Minggu, 25 Mei 2014
Ilustrasi: Reuters.
JAKARTA - Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah menurun dari 76,8 juta orang (66,00 persen) pada Februari 2013 menjadi 76,4 juta orang (64,63 persen) pada Februari 2014. Sementara penduduk bekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 11,3 juta orang (9,72 persen) pada Februari 2013 menjadi 12,0 juta orang (10,14 persen) pada Februari 2014.
Data ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang mengakses pendidikan tinggi. Sayangnya, kian terbukanya akses itu tidak diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan.
Selama ini, kata Kepala Bidang (Kabid) Penelitian dan Statistik Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, kebijakan pemeringkatan mutu pendidikan tinggi masih dipegang penuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pemda hanya mengurusi grading (pemeringkatan) mutu jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Tuty melanjutkan, urusan kuliah sebenarnya bukan hanya persoalan mahal atau murahnya. Lebih dari itu, stakeholder pendidikan, termasuk masyarakat juga mestinya sudah memiliki pemeringkatan tersendiri untuk institusi pendidikan tinggi. Proses ini berarti memastikan penyelenggaraan institusi pendidikan tinggi memenuhi kriteria-kriteria pendidikan tinggi berkualitas.
"Artinya, murah tidak harus buruk; mahal juga belum tentu bagus. Hal yang lebih pneting adalah bagaimana proses belajar-mengajar itu," ujar Tuty kepada Okezone belum lama ini.
Selain itu, masyarakat juga sekarang bisa mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut. Apalagi sekarang sudah benar-benar era informasi terbuka. Masyarakat juga sebaiknya aktif memberi masukan demi perbaikan pendidikan tinggi Tanah Air.
"Kalau memang ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap sebuah proses belajar-mengajar, maka jika memang ditemukan ada hal-hal yang tidak benar terjadi di arena pendidikan, bisa langsung ada tindakan," ungkapnya.
